Hati-hati, Penertiban Kawasan Hutan Vs Warga Yang Dijadikan Tameng

Oleh Azis Subekti *
Hutan bisa hilang sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Upah seorang buruh bisa hilang dalam sehari. Ketika kawasan hutan ditertibkan, dua perkara itu tiba-tiba bertemu. Negara sedang menghentikan kegiatan yang menurut temuannya melanggar aturan. Di rumah seorang buruh, keputusan yang sama sampai sebagai pertanyaan yang jauh lebih sederhana. Besok pagi masih berangkat kerja atau tidak?
Saya memikirkan pertanyaan itu ketika membaca kabar penertiban kawasan hutan di Riau. Di Kuantan Singingi, Satgas Penertiban Kawasan Hutan mengambil alih pabrik dan kebun PT Gemilang Sawit Lestari dalam penertiban yang mencakup 42 hektare. Menurut Satgas, pabrik itu terindikasi membeli dan mengolah sawit dari perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan. Dalam tindakan tersendiri, Menteri Kehutanan mencabut izin pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper yang mencakup sekitar 338.536 hektare. Di areal kerja itu, Satgas menyebut antara lain kebakaran gambut berulang, keberadaan kebun sawit, bukaan tambang tanpa izin, dan gangguan terhadap kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Siapa yang bertanggung jawab atas tiap temuan itu harus ditelusuri sampai jelas.
Ketika menanggapi pemberitaan itu, PT RAPP menyatakan masih menunggu pemberitahuan resmi. Perusahaan mengatakan bahwa bersama Grup APRIL mereka mempekerjakan lebih dari 41.000 orang. Angka itu menggambarkan skala tenaga kerja yang disebut perusahaan. Untuk mengetahui akibat pencabutan izin, pemerintah masih harus mendatangi tempat-tempat yang selama ini hidup dari kegiatan tersebut. Di situlah bisa diketahui siapa yang tetap bekerja, siapa yang kehilangan penghasilan, dan siapa yang bahkan belum menerima upah terakhirnya.
Orang mengambil pekerjaan dari kemungkinan yang tersedia di hadapannya. Seorang buruh panen bisa bertahun-tahun bekerja tanpa pernah melihat peta kawasan hutan. Seorang sopir bisa mencicil truk dari ongkos mengangkut hasil kebun tanpa ikut menentukan dari mana barang itu dibeli. Lama-kelamaan, dari pekerjaan itulah mereka membayar sekolah anak, berutang di warung, dan membuat rencana hidup. Ketika kegiatan dihentikan, semua keputusan yang sudah telanjur mereka buat ikut terkena akibatnya.
Di situlah saya melihat bahaya ketika kecemasan warga dipakai sebagai alat tawar. Orang yang selama ini hanya diminta datang bekerja bisa tiba-tiba diminta berdiri paling depan untuk mempertahankan usaha. Coba bayangkan apa yang didengar seorang buruh bila seseorang berkata bahwa ia akan kehilangan pekerjaan jika pemeriksaan diteruskan. Ia mungkin tak tahu siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang sedang diperiksa. Ia tahu persis kapan uang belanja di rumah akan habis. Pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan pengetahuan yang sangat pribadi itu untuk menekan pemerintah.
Kalau warga datang menyampaikan keberatan, dengarkan apa yang sungguh mereka khawatirkan. Kalau ada yang menggerakkan mereka untuk menghalangi pemeriksaan, telusuri siapa yang memberi perintah dan kepentingan apa yang sedang dipertahankan. Keduanya perlu dikerjakan dengan sabar. Kita bisa salah membaca warga yang memperjuangkan nafkahnya. Kita juga bisa kehilangan jejak orang yang mendapat manfaat paling besar karena perhatian terlanjur habis pada kerumunan di lapangan.
Keserakahan dalam perkara lingkungan sering tampak dari cara orang membagikan ongkos. Hasil bumi dijual, uangnya berpindah tangan, lalu urusan dianggap selesai. Gambut yang terbakar masih memerlukan pemulihan. Warga sekitar masih berhadapan dengan asap. Ketika kegiatan ditertibkan, keluarga yang sama mungkin harus mencari pekerjaan baru. Dengan cara seperti itulah sebagian orang dapat menikmati keuntungan dari suatu usaha, sementara orang lain membayar ongkosnya selama bertahun-tahun.
Karena itu, saya ingin penegakan hukum berjalan sampai ke tempat keputusan dibuat. Siapa yang membiayai pembukaan lahan? Siapa yang membeli hasilnya dan apa yang ia ketahui tentang asal barang itu? Siapa yang tetap memerintahkan kegiatan berjalan ketika risiko atau pelanggaran sudah diketahui? Pasal 87 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi dasar untuk menuntut ganti rugi dan tindakan tertentu. Pasal 116 membuka jalan untuk meminta pertanggungjawaban pidana badan usaha dan/atau pemberi perintah atau pemimpin kegiatan apabila unsur hukumnya terpenuhi. Untuk sampai ke sana, penyelidikan perlu mengikuti dokumen, uang, dan perintah kerja, sejauh ia mengikuti jejak kerusakan di lapangan.
Di perkebunan, UU Nomor 39 Tahun 2014 sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur perizinan berusaha dan kewajiban menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, antara lain dalam Pasal 42 dan Pasal 67. Ketika kebun berada di kawasan hutan, waktu dimulainya kegiatan, riwayat izin, dan fungsi kawasan ikut menentukan penyelesaiannya. Pasal 110A dan 110B UU Nomor 18 Tahun 2013 mengatur penyelesaian administratif bagi kategori kegiatan lama dengan syarat yang berbeda. PP Nomor 24 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 2025 mengatur pelaksanaannya, sedangkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 memberi kerangka penertiban, termasuk penagihan denda dan penguasaan kembali kawasan. Sesudah kawasan kembali dikuasai negara, warga patut mendapat jawaban tentang bagaimana kawasan itu akan dikelola dan kapan pemulihannya dimulai.
Dalam pertambangan, UU Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2025 memberi dasar untuk menindak penambangan tanpa izin melalui Pasal 158. Pasal 161 menjangkau antara lain penampungan, pengangkutan, dan penjualan hasil tambang dari sumber yang tidak memenuhi ketentuan perizinan. Pasal 163 mengatur pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan oleh badan hukum. Penerapan ketentuan pidananya perlu memperhatikan waktu perbuatan dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Bagi saya, arti ketentuan ini mudah dipahami. Selama hasil tambang tanpa izin masih laku, orang yang menanam modal di sana masih punya alasan untuk mencari pekerja dan membuka galian lagi.
Hukum juga meminta kita teliti membaca riwayat hidup warga. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024 memberi perlindungan bagi masyarakat yang hidup turun-temurun di dalam hutan dan berkebun untuk kepentingan nonkomersial. Melalui Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025, Mahkamah memperjelas perlindungan Pasal 66 UU Lingkungan Hidup bagi mereka yang berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, termasuk korban, pelapor, dan saksi. Di sekitar kawasan yang sama, bisa hidup keluarga yang mengandalkan upah perusahaan, masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal di hutan, dan warga yang sejak lama mengadukan kerusakan. Bila pemerintah hanya mendengar suara yang paling keras, mudah sekali orang-orang itu dianggap mempunyai kepentingan yang sama.
Saya menghargai keberanian pemerintah mengambil tindakan. Keberanian itu juga diperlukan untuk memeriksa cara negara bekerja selama ini. Kapan penyimpangan pertama kali diketahui? Apakah temuan pengawasan ditindaklanjuti? Bagaimana kegiatan yang dipersoalkan dapat bertahan begitu lama hingga penghentiannya mengguncang penghidupan warga? Tahun-tahun yang berlalu sebelum penertiban mempunyai akibat. Selama itulah usaha membesar dan keluarga menaruh harapan pada pekerjaan yang mereka kira akan terus tersedia.
Maka, pada hari penertiban dimulai, pemerintah daerah semestinya sudah membuka tempat bagi warga untuk menyampaikan persoalannya tanpa perantara perusahaan. Upah yang masih terutang harus ditagihkan kepada pihak yang berkewajiban. Sebagian warga yang mengenal kawasan dapat dilibatkan dengan upah layak dalam pembibitan, pemulihan gambut, atau pencegahan kebakaran. Untuk keluarga lain, jalan keluarnya perlu dicari bersama, dari pekerjaan yang sungguh tersedia di sekitar tempat tinggal mereka. Keluarga yang hidup dari upah harian akan mengambil keputusan jauh sebelum sebuah program selesai dirancang.
Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 meminta agar kekayaan alam dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saya ingin membaca amanat itu dari rumah orang yang tinggal paling dekat dengan sumber kekayaan tersebut. Setelah hasil bumi dijual, apa yang tinggal untuk mereka? Berapa banyak yang dapat mereka wariskan kepada anak-anaknya? Dan ketika seseorang kembali menawarkan upah untuk pekerjaan yang melanggar hukum, apakah mereka punya cukup pilihan untuk menolaknya?
Pada akhirnya, di rumah itulah arti penertiban menjadi terang. Besok pagi, mungkin ada orang yang mengetuk pintu dan mengajak si buruh kembali bekerja di tempat yang telah ditertibkan. Ia tahu apa risikonya. Ia juga tahu berapa banyak beras yang tersisa. Hukum sungguh sampai kepadanya ketika ia bisa menolak ajakan itu dan anaknya tetap bisa makan.
*)Pendiri Serikat Masyarakat Produktif Indonesia, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra
