HUKUM PERADABAN

Oleh: Azis Subekti*

Sejarah manusia dipenuhi kisah tentang bangsa-bangsa yang pernah mencapai puncak kejayaan. Sebagian meninggalkan kota-kota megah, ilmu pengetahuan, perdagangan yang hidup, dan pengaruh yang melintasi zamannya. Sebagian lain perlahan menghilang, tinggal menjadi catatan sejarah atau reruntuhan yang mengundang kekaguman sekaligus pertanyaan.

Pergantian itu terus berulang. Kerajaan tumbuh dan runtuh. Imperium berganti. Revolusi datang silih berganti. Teknologi mengubah cara manusia hidup. Namun di balik seluruh perubahan itu, seolah bekerja suatu keteraturan yang tidak pernah diumumkan. Bukan hukum yang ditulis oleh parlemen atau diputuskan di ruang pengadilan, melainkan hukum yang hanya dapat diketahui setelah sejarah berjalan cukup panjang.

Ia tidak memihak bangsa mana pun. Tidak membedakan ras, agama, bahasa, ataupun sistem politik. Bangsa yang memahaminya memperoleh peluang untuk terus bertumbuh, sedangkan bangsa yang mengabaikannya perlahan kehilangan daya hidup, bahkan ketika dianugerahi kekayaan alam, wilayah yang luas, atau sejarah yang besar.

Barangkali karena itu ia layak disebut sebagai hukum peradaban.

Sejak manusia mulai menetap, mengenal pertanian, membangun kota, mengarungi samudra, menemukan mesin uap, menciptakan listrik, menghubungkan dunia melalui internet, hingga memasuki era kecerdasan buatan, satu pertanyaan terus mengikuti perjalanan umat manusia: mengapa sebagian bangsa mampu bertahan dan memimpin zamannya, sementara sebagian lain memudar meskipun pernah begitu berjaya?

Jawabannya tentu tidak tunggal. Ada yang menunjuk letak geografis, kualitas institusi, pendidikan, ilmu pengetahuan, perdagangan, budaya, ataupun stabilitas politik. Seluruhnya memiliki dasar yang kuat.

Namun ketika seluruh penjelasan itu diamati dalam rentang sejarah yang panjang, tampak sebuah pola yang terus berulang.

Peradaban jarang kehilangan masa depannya karena kehabisan sumber daya. Ia lebih sering kehilangan masa depannya ketika berhenti menciptakan nilai baru; ketika masyarakat lebih banyak menghabiskan daripada menghasilkan, lebih sibuk mempertahankan daripada memperbarui, lebih gemar bereaksi daripada berkarya, dan lebih puas mewarisi daripada mewariskan.

Di situlah sejarah mulai berbelok.

Diam-diam.

Hampir tanpa suara.

Karena itu, yang sesungguhnya menentukan keberlangsungan sebuah peradaban bukan sekadar banyaknya kekayaan yang dimiliki, melainkan kemampuan mengubah seluruh modalitas yang tersedia menjadi nilai tambah yang terus memperkaya kehidupan manusia.

Modalitas itu dapat berupa sumber daya alam, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, kepercayaan sosial, institusi, pengalaman sejarah, bahkan keterbatasan yang memaksa manusia berinovasi.

Di sinilah hukum peradaban bekerja.

Dalam ilmu fisika dikenal konsep entropi, yaitu kecenderungan alam menuju ketidakteraturan apabila tidak ada energi yang terus memperbaruinya. Peradaban tentu tidak tunduk pada hukum fisika secara harfiah, tetapi analoginya layak direnungkan. Masyarakat yang berhenti belajar akan mengalami kemunduran pengetahuan. Institusi yang berhenti memperbaiki diri kehilangan kepercayaan. Birokrasi yang berhenti berinovasi menjadi beban. Dunia usaha yang berhenti berkreasi akan tertinggal.

Begitu pula sebuah bangsa. Ketika ia berhenti menciptakan nilai, daya saingnya perlahan memudar.

Pola ini berulang hampir pada setiap lompatan besar sejarah modern.

Jepang bangkit dari kehancuran pascaperang melalui disiplin, pendidikan, dan budaya perbaikan berkelanjutan. Korea Selatan bertransformasi lewat investasi jangka panjang pada manusia, industrialisasi, dan riset. Singapura membangun daya saing melalui institusi yang efektif, birokrasi yang efisien, serta pengembangan sumber daya manusia. Finlandia menjadikan pendidikan dan kepercayaan sosial sebagai fondasi kemajuannya. Taiwan membuktikan bahwa investasi yang konsisten pada pendidikan, manufaktur berteknologi tinggi, dan riset mampu mengubah wilayah yang miskin sumber daya alam menjadi salah satu simpul teknologi dunia.

Jalan sejarah mereka berbeda-beda.

Namun hukumnya tetap sama.

Kemajuan tidak mengikuti besarnya kekayaan.

Kemajuan mengikuti kemampuan menciptakan nilai.

Sejarah juga memperlihatkan pelajaran sebaliknya. Tidak sedikit bangsa yang dianugerahi tanah subur, mineral melimpah, pasar besar, atau letak geografis yang strategis, tetapi gagal mengubah semuanya menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan. Sebagian terjebak pada ketergantungan komoditas. Sebagian membiarkan institusinya melemah. Sebagian menghabiskan energi nasional dalam konflik yang berkepanjangan. Sebagian lagi gagal mempersiapkan generasi mudanya menghadapi perubahan zaman.

Pelajarannya bukan bahwa sumber daya alam tidak penting.

Sebaliknya, ia adalah modal yang sangat berharga.

Namun modal hanyalah kemungkinan.

Ia baru menjadi kemajuan ketika dipertemukan dengan manusia yang terus belajar, institusi yang terpercaya, ilmu pengetahuan yang berkembang, dan budaya yang menghargai kerja serta penciptaan nilai.

Dalam pengertian itu, setiap bangsa sesungguhnya memiliki energi peradaban.

Pertanyaannya bukan seberapa besar energi yang dimiliki, melainkan ke mana energi itu diarahkan.

Ada masyarakat yang menghabiskannya untuk memperpanjang permusuhan, mempertebal birokrasi, terjerumus dalam polarisasi, atau memperdebatkan persoalan yang tidak ada hubungannya dengan penciptaan nilai tambah.

Ada pula yang mengalirkannya ke ruang kelas, laboratorium, sawah, laut, bengkel kerja, pusat riset, perusahaan rintisan, studio seni, dan lembaga pelayanan publik.

Yang membedakan keduanya bukan jumlah energinya.

Melainkan arah alirannya.

Indonesia kini berada pada salah satu persimpangan sejarah yang penting. Negeri ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, posisi strategis di antara dua samudra dan dua benua, keragaman hayati yang luar biasa, pasar domestik yang besar, serta bonus demografi yang menempatkan mayoritas penduduknya pada usia kerja.

Semua itu adalah anugerah.

Namun sejarah mengingatkan bahwa anugerah tidak pernah menjamin kemajuan. Ia hanya memperbesar peluang.

Yang menentukan tetaplah kemampuan mengubah seluruh modalitas itu menjadi nilai tambah yang terus memperkuat kehidupan bangsa.

Karena itu, tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar memanfaatkan bonus demografi, melainkan membangun budaya yang mendorong setiap warga menjadi pencipta nilai bagi masyarakatnya.

Pemahaman ini mengubah cara kita melihat hampir seluruh sendi kehidupan.

Pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan investasi antargenerasi. Kesehatan adalah fondasi kemampuan manusia berkarya. Infrastruktur menjadi sarana mempercepat lahirnya nilai tambah. Ilmu pengetahuan merupakan aset strategis bangsa. Demokrasi pun bukan sekadar mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi ruang untuk memperbaiki kualitas keputusan bersama.

Demikian pula gerakan mahasiswa. Dalam banyak babak sejarah, mahasiswa tampil sebagai agen perubahan ketika ketidakadilan menguat atau arah bangsa perlu dikoreksi. Peran itu tetap penting.

Namun sejarah juga menunjukkan bahwa perubahan yang paling kokoh selalu dimulai dari keberanian mengubah diri sendiri.

Disiplin sebelum retorika.

Ilmu sebelum opini.

Integritas sebelum pengaruh.

Kerendahan hati untuk terus belajar sebelum keberanian memimpin.

Sebab mereka yang tidak mampu memimpin dirinya sendiri akan sulit memimpin perubahan.

Kita paham, hukum peradaban tidak hanya berbicara tentang ekonomi atau pembangunan.

Ia juga berbicara tentang moral.

Setiap generasi menerima dunia bukan sebagai pemilik terakhir, melainkan sebagai penjaga sementara. Karena itu, ukuran keberhasilannya bukan hanya seberapa banyak yang berhasil dinikmati, melainkan seberapa besar nilai yang berhasil ditambahkan sebelum estafet kepemimpinan berpindah kepada generasi berikutnya.

Mungkin karena itulah sejarah hampir tidak pernah menghakimi sebuah bangsa berdasarkan apa yang diwarisinya.

Sejarah lebih sering bertanya:

Apa yang berhasil mereka tambahkan?

Pengetahuan apa yang mereka lahirkan?

Institusi apa yang mereka perbaiki?

Teknologi apa yang mereka ciptakan?

Karakter apa yang mereka wariskan?

Harapan apa yang mereka tinggalkan bagi generasi sesudahnya?

Di situlah ukuran kemajuan yang paling adil.

Bukan seberapa besar warisan yang diterima suatu bangsa.

Melainkan seberapa besar nilai yang berhasil ditambahkan bagi kehidupan manusia.

Pada akhirnya sejarah tidak pernah bertanya apa yang dimiliki suatu bangsa. Ia hanya ingin mengetahui satu hal: apakah bangsa itu meninggalkan dunia lebih baik daripada ketika ia menerimanya.

*)Pendiri Serikat Masyarakat Produktif Indonesia, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra