Energi sebagai Takdir Bangsa: Dari Luka Pengelolaan ke Ketahanan yang Berdaulat

Oleh: Azis Subekti*

Ketahanan energi sejatinya bukan persoalan teknis semata. Ia adalah cermin cara sebuah bangsa memandang dirinya sendiri apakah ingin berdiri tegak sebagai subjek sejarah atau terus berada di pinggir sebagai objek kepentingan pihak lain. Bagi Indonesia energi selalu lebih dari sekadar sumber daya alam. Ia adalah nadi kedaulatan penggerak ekonomi dan penopang masa depan.

Sejarah panjang pengelolaan migas Indonesia menyimpan pelajaran pahit. Di atas tanah yang kaya minyak dan gas kendali sering kali berada di tangan kekuatan asing dan segelintir elite domestik yang menjadikan energi sebagai ladang keuntungan pribadi. Kontrak yang tidak setara ketergantungan teknologi dan praktik rente membuat negara kehilangan sebagian kendalinya. Energi yang seharusnya memperkuat ketahanan nasional justru menjadi sumber kerentanan. Ini bukan kebetulan melainkan akibat dari pilihan lama yang menempatkan kepentingan jangka pendek di atas kepentingan bangsa.

Namun sejarah tidak berhenti pada luka. Ia selalu menyediakan ruang untuk koreksi. Dalam satu tahun terakhir arah baru mulai ditegaskan. Pemerintah menunjukkan keberanian untuk membongkar praktik pengelolaan yang merugikan negara menertibkan tata kelola dan mengembalikan peran negara sebagai pengendali utama sumber energi strategis. Langkah ini menandai perubahan filosofi. Energi tidak lagi diperlakukan semata sebagai komoditas tetapi sebagai fondasi ketahanan nasional yang harus dijaga dengan disiplin dan integritas.

Dalam visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ketahanan energi dibangun di atas tiga pilar yang saling menguatkan. Kedaulatan memastikan negara memegang kendali atas sumber dan kebijakan. Kemandirian menumbuhkan kemampuan nasional sumber daya manusia teknologi dan industri agar tidak mudah didikte oleh kepentingan luar. Swasembada memberi jaminan strategis bahwa kebutuhan utama bangsa dapat dipenuhi tanpa bergantung pada gejolak global. Ketiganya bukan jargon melainkan satu tarikan napas panjang menuju negara yang kuat.

Fakta yang berjalan menunjukkan upaya menuju ke sana. Pengelolaan migas ditata ulang agar lebih berpihak pada kepentingan nasional sementara diversifikasi energi digerakkan untuk menghindari ketergantungan baru. Energi fosil domestik dikelola dengan kendali negara yang lebih tegas dan energi baru terbarukan diposisikan sebagai penyangga keberlanjutan jangka panjang. Inilah kerja ketahanan berdiri di atas realitas hari ini sambil menyiapkan masa depan yang lebih aman dan berdaya tahan.

Ketahanan energi yang kokoh memberi dampak berlapis. Ia menjaga stabilitas ekonomi melindungi rakyat dari guncangan harga dan memberi kepastian bagi industri. Lebih jauh ia membuka ruang bagi pembangunan manusia pendidikan kesehatan dan kesejahteraan tanpa rasa cemas akan krisis pasokan. Negara yang energinya rapuh akan selalu reaktif sementara negara yang energinya kuat memiliki kepercayaan diri untuk menentukan arah sejarahnya sendiri.

Namun satu pelajaran terpenting dari pengalaman panjang ini adalah bahwa energi tidak pernah netral. Ia bisa menjadi alat pembebasan atau jebakan ketergantungan tergantung pada siapa yang mengelolanya dan untuk siapa ia dipersembahkan. Karena itu ketahanan energi tidak boleh dipikul pemerintah seorang diri. Ia menuntut kesadaran kolektif elite yang berintegritas pelaku usaha yang patuh dan inovatif akademisi yang jujur serta masyarakat yang sadar bahwa energi adalah milik bersama bukan komoditas segelintir orang.

Kini kita berada di persimpangan sejarah. Jalan lama yang membiarkan energi dikuasai kepentingan sempit telah terbukti rapuh. Jalan baru menuntut keberanian konsistensi dan akal sehat. Jika kita ingin meninggalkan warisan yang layak bagi generasi berikutnya maka energi harus dijaga sebagai fondasi kedaulatan dan keberlanjutan bangsa. Inilah saatnya berhenti ragu dan mulai berdiri tegak merawat energi dengan nalar mengelolanya dengan integritas dan menjadikannya penopang Indonesia yang kuat berdaulat dan bermartabat di masa depan.

*) Anggota DPR RI Fraksi Gerindra