SETELAH IJAZAH, LALU APA?

(Menemukan Kembali Arah Pembangunan Manusia Indonesia)

Selama beberapa generasi, ada sebuah keyakinan yang hidup hampir tanpa perlu dijelaskan di banyak keluarga Indonesia: sekolahkan anak setinggi mungkin, karena pendidikan akan membawanya menuju kehidupan yang lebih baik.

Untuk keyakinan itu, orang tua bekerja lebih keras. Ada yang menjual sawah, mengambil pinjaman, mengurangi kebutuhan rumah tangga, atau merelakan anaknya pergi jauh dari kampung halaman. Di dinding rumah kemudian terpajang sebuah ijazah-bukan sekadar bukti seseorang telah menyelesaikan pendidikan, melainkan tanda bahwa satu generasi berharap generasi berikutnya dapat hidup lebih baik daripada mereka.

Itulah kontrak sosial pendidikan yang kita bangun selama puluhan tahun.

Tetapi hari-hari ini, kontrak tersebut sedang menghadapi pertanyaan baru.

Ketika jumlah pengangguran berpendidikan tinggi tetap besar, persoalannya tidak cukup dijelaskan dengan mengatakan bahwa lapangan pekerjaan kurang tersedia. Data justru memperlihatkan gambaran yang lebih kompleks. Pada Februari 2026, angkatan kerja Indonesia mencapai 154,91 juta orang. Sebanyak 147,67 juta orang bekerja-bertambah hampir 1,9 juta dibandingkan setahun sebelumnya-sementara Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,68 persen. Artinya, ekonomi menciptakan pekerjaan.

Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah: pekerjaan seperti apa yang sedang tumbuh, manusia seperti apa yang sedang kita hasilkan, dan apakah keduanya sedang bergerak menuju masa depan yang sama?

Di sinilah pengangguran sarjana sebaiknya tidak dibaca sebagai vonis bahwa pendidikan telah gagal. Ia lebih tepat dibaca sebagai gejala dari perubahan hubungan antara pendidikan, teknologi, produksi, dan pekerjaan.

Pada masa yang panjang dalam sejarah manusia, tubuh merupakan modal produksi utama. Masyarakat agraris membutuhkan tenaga untuk mengolah tanah. Revolusi Industri mempertemukan manusia dengan mesin. Abad berikutnya melahirkan komputer dan ekonomi pengetahuan. Pendidikan tinggi kemudian menjadi salah satu jalan utama memasuki kelas menengah.

Sekarang kita memasuki perubahan berikutnya.

Mesin bukan lagi hanya membantu tangan manusia. Ia mulai membantu sebagian pekerjaan pikiran.

Kecerdasan buatan dapat membaca dokumen, membuat program komputer, menerjemahkan bahasa, menganalisis data, menghasilkan gambar, membantu diagnosis, menyusun laporan, dan mengerjakan sebagian aktivitas yang belum lama ini dianggap hanya dapat dilakukan manusia berpendidikan tinggi.

Future of Jobs Report 2025 memperkirakan perubahan struktural pasar tenaga kerja hingga 2030 dapat menciptakan sekitar 170 juta pekerjaan baru sekaligus menggeser sekitar 92 juta pekerjaan yang ada. Pada saat yang sama, sekitar 39 persen keterampilan pekerja diperkirakan berubah atau kehilangan relevansinya.

Pesannya bukan bahwa manusia akan kehilangan seluruh pekerjaan. Pesannya justru: manusia dapat kehilangan relevansi lebih cepat daripada kehilangan pekerjaannya.

Karena itu, pertarungan masa depan bukan manusia melawan mesin. Ia adalah persaingan antara manusia yang mampu bekerja bersama teknologi dengan manusia yang tidak; antara mereka yang terus memperbarui pengetahuan dengan mereka yang menganggap pendidikan selesai ketika ijazah diterima.

Garis lama-sekolah, kuliah, lulus, bekerja-sedang berubah menjadi lingkaran baru: belajar, bekerja, belajar kembali, berganti keterampilan, bekerja kembali, menciptakan sesuatu, lalu belajar kembali.

Pendidikan tidak menjadi kurang penting. Ia justru menjadi terlalu penting untuk dihentikan setelah wisuda. Namun di sinilah kita harus berhati-hati agar tidak terjebak pada jawaban yang terlalu sederhana. Tidak cukup mengatakan kepada para sarjana: upskill, reskill, belajarlah lagi.

Nasihat seperti itu dapat secara tidak sadar memindahkan seluruh persoalan struktural kepada individu. Jika menganggur dianggap kurang keterampilan; jika kalah bersaing dianggap kurang belajar.

Padahal persoalannya jauh lebih besar. Ada manusia. Ada pengetahuan. Ada sumber daya alam. Ada teknologi. Ada modal. Ada pasar. Tetapi sering kali semuanya tidak bertemu dalam sebuah sistem produksi yang sama.

Dan justru pada titik inilah kita perlu membaca secara lebih utuh perubahan yang sedang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Yang sedang berlangsung sesungguhnya bukan hanya kumpulan program sektoral. Jika disambungkan dengan benar, kita sedang melihat embrio dari sebuah arsitektur transformasi nasional: pembangunan manusia bergerak bersamaan dengan upaya mengubah struktur ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi memberi ruang bagi proses tersebut. Ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, ekonomi semester pertama 2026 tumbuh 5,45 persen.

Investasi juga bergerak. Sepanjang semester pertama 2026 realisasinya mencapai Rp1.010,6 triliun, hampir separuh target tahunan Rp2.041,3 triliun, dengan penyerapan hampir 1,45 juta tenaga kerja.

Tetapi yang jauh lebih penting daripada angka pertumbuhan adalah ke mana pertumbuhan itu sedang diarahkan.

Pemerintah mendorong hilirisasi agar Indonesia tidak selamanya menjual bahan mentah. Arah itu bahkan mulai diperluas dari mineral dan energi menuju pertanian dan perikanan. Pemerintah telah memulai proyek-proyek hilirisasi melalui Danantara dan secara eksplisit mengarahkan hilirisasi agar menciptakan nilai tambah dan pekerjaan di dalam negeri.

Di sinilah transformasi ekonomi mulai bertemu dengan persoalan pendidikan. Sebab sebuah smelter bukan hanya bangunan.

Ia membutuhkan insinyur, teknisi, ahli metalurgi, ahli material, operator otomasi, ahli lingkungan, analis data, dan manajer industri.

Ketahanan pangan bukan hanya soal menambah produksi gabah.

Ia membutuhkan ahli benih, teknologi irigasi, mekanisasi, food scientist, teknologi pascapanen, cold chain, logistik, pengolahan pangan, pembiayaan pertanian, data dan kewirausahaan.

Ekonomi digital bukan sekadar memperluas internet. Ia membutuhkan programmer, ahli keamanan siber, insinyur AI, analis data, desainer produk, tetapi juga jutaan pekerja dan pelaku UMKM yang mampu menggunakan teknologi untuk menaikkan produktivitas.

Dengan demikian, transformasi ekonomi sebenarnya sedang menciptakan sebuah pertanyaan pendidikan yang sangat besar:

siapa manusia Indonesia yang akan menjalankan ekonomi baru itu?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin menarik karena pada saat bersamaan negara sedang melakukan intervensi besar pada sisi pembangunan manusia.

Makan Bergizi Gratis, misalnya, sering hanya dilihat sebagai program pemberian makanan. Padahal secara pembangunan manusia ia menyentuh sesuatu yang lebih mendasar: kemampuan seorang anak untuk belajar dimulai dari tubuh yang memperoleh gizi.

Pada 2026 pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk MBG dengan sasaran hingga 82,9 juta penerima manfaat. Per 10 Juni 2026, program tersebut dilaporkan telah menjangkau sekitar 43 juta siswa.

MBG memiliki lapisan ekonomi yang tidak kalah penting. Jutaan porsi makanan setiap hari berarti permintaan terhadap beras, telur, ikan, ayam, susu, sayur, buah, bumbu dan berbagai komoditas lokal.

Permintaan membutuhkan produksi. Produksi membutuhkan kepastian pasar. Pasar membutuhkan distribusi. Distribusi membutuhkan gudang dan logistik. Logistik membutuhkan teknologi. Teknologi membutuhkan manusia terampil.

Artinya, jika rantai pasoknya dibangun dengan benar, sebuah kebijakan gizi dapat sekaligus menjadi mesin pembentukan pasar lokal.

Di sinilah MBG seharusnya dipahami bukan semata sebagai belanja sosial, tetapi sebagai kesempatan membangun ekosistem pangan nasional dari desa sampai kota. Namun kata kuncinya adalah: jika dirancang dan dijalankan dengan benar.

Skala besar tidak boleh mengurangi disiplin kualitas. Justru semakin besar programnya, semakin ketat standar keamanan pangan, higiene, nutrisi, pengadaan, pengawasan pemasok dan keterlacakan bahan harus diterapkan. BGN pada Agustus 2026 bahkan menegaskan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagai syarat mutlak operasional SPPG.

Di sinilah transformasi besar selalu berhadapan dengan pekerjaan yang tampak kecil. Suhu penyimpanan. Kebersihan dapur. Ketepatan pengiriman. Kualitas bahan pangan. Kapasitas pemasok lokal. Pencatatan transaksi. Pengelolaan limbah.

Satu per satu tampak teknis. Tetapi justru dari pekerjaan teknis itulah kepercayaan terhadap kebijakan besar dibangun.

Hal serupa berlaku bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Lebih dari 80 ribu kelembagaan koperasi telah dibentuk. Gagasannya bukan sekadar memperbanyak badan hukum, melainkan membangun infrastruktur ekonomi desa melalui gudang, cold storage, gerai kebutuhan pokok, layanan pembiayaan, logistik dan agregasi produksi.

Ini berpotensi menjadi perubahan struktural.

Selama puluhan tahun banyak desa Indonesia berada pada posisi paling lemah dalam rantai nilai: menghasilkan komoditas, tetapi tidak menguasai penyimpanan, pengolahan, pembiayaan, distribusi maupun pasar. Akibatnya, nilai tambah meninggalkan desa bersama barang yang keluar dari desa.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat membalik struktur tersebut-tetapi hanya apabila ia benar-benar menjadi institusi ekonomi produktif, bukan berhenti sebagai institusi administratif.

Di sinilah pekerjaan paling berat justru dimulai setelah koperasi didirikan. Siapa pengelolanya?

Apakah mereka memahami akuntansi? Apakah mempunyai sistem persediaan? Bagaimana mencegah moral hazard?

Apakah keputusan pembelian berbasis data? Apakah koperasi mengetahui komoditas unggulan wilayahnya? Apakah cold storage benar-benar sesuai kebutuhan ekonomi desa? Apakah ada offtaker? Apakah pembiayaannya sehat? Apakah teknologi mampu memperlihatkan arus barang dan uang secara waktu nyata?

Presiden sendiri pada Januari 2026 mengingatkan agar pembangunan koperasi dilakukan teliti dan tidak dipaksakan; target operasional harus mengikuti kesiapan nyata di lapangan.

Peringatan itu penting. Karena sejarah pembangunan penuh dengan program yang berhasil mendirikan institusi tetapi gagal membuat institusi tersebut hidup.

Maka ukuran keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kelak tidak boleh berhenti pada berapa koperasi berdiri.

Ukurlah berapa pendapatan petani meningkat. Berapa rantai distribusi dipangkas. Berapa kehilangan pascapanen berkurang. Berapa UMKM memperoleh pasar. Berapa anak muda desa memperoleh pekerjaan produktif. Dan berapa rupiah nilai tambah yang dahulu keluar dari desa sekarang dapat tinggal dan berputar di desa.

Di sisi lain, transformasi pendidikan juga mulai bergerak pada beberapa lapisan sekaligus.

Pemerintah telah mengoperasikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota, menampung hampir 16 ribu anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Target jangka panjangnya mencapai 500 sekolah. Maknanya jauh melampaui pembangunan sekolah. Sekolah Rakyat adalah intervensi terhadap reproduksi kemiskinan antargenerasi.

Jika kemiskinan membuat seorang anak memperoleh pendidikan buruk, lalu pendidikan buruk membuatnya masuk pekerjaan berproduktivitas rendah, dan pekerjaan berproduktivitas rendah membuat keluarganya tetap miskin, maka kemiskinan sesungguhnya sedang diwariskan. Sekolah Rakyat mencoba memutus rantai itu dari hulunya.

Pada pendidikan umum, pemerintah juga menjalankan revitalisasi sekolah dalam skala besar. Setelah program 2025 menjangkau lebih dari 16 ribu satuan pendidikan, sasaran 2026 dinaikkan menjadi lebih dari 71 ribu sekolah. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat ditangani bertahap hingga 2029. Transformasi fisik tersebut berjalan bersama digitalisasi pembelajaran. Sebanyak 288.865 Interactive Flat Panel telah didistribusikan pada 2025, dengan perluasan yang dilanjutkan pada 2026.

Peningkatan kualitas guru juga mulai disentuh. Pada 2025 lebih dari 804 ribu guru mengikuti Pendidikan Profesi Guru, sementara lebih dari 186 ribu pendidik mendapatkan pelatihan pendekatan pembelajaran mendalam.

Kita mulai melihat sebuah pola. Anak memperoleh gizi. Sekolah diperbaiki. Teknologi pembelajaran masuk ke kelas.

Guru diperkuat. Anak keluarga termiskin memperoleh Sekolah Rakyat. Perguruan tinggi mulai diarahkan lebih dekat kepada riset berdampak dan hilirisasi.

Sementara di sisi ekonomi, negara membangun hilirisasi, industrialisasi, ketahanan pangan, Danantara, koperasi desa dan rantai produksi domestik.

Potongan-potongan itu sebenarnya sedang bergerak menuju tempat yang sama.

Tetapi justru di sinilah tantangan terbesar pemerintahan Presiden Prabowo pada fase berikutnya muncul: mengubah banyak kebijakan transformatif menjadi satu sistem transformasi.

Presiden menyampaikan bahwa dalam 21 bulan pemerintahan telah diputuskan dan dijalankan 121 kebijakan transformatif.

Kecepatan itu penting. Tetapi setelah fase keberanian mengambil keputusan, datang fase yang sering lebih sulit: orkestrasi.

Transformasi gagal bukan hanya karena gagasannya salah. Ia dapat gagal karena kebijakan yang benar berjalan sendiri-sendiri.

Pendidikan menghasilkan lulusan tetapi tidak mengetahui industri apa yang sedang dibangun.

Industri membutuhkan keterampilan tetapi tidak berbicara dengan perguruan tinggi.

Daerah mempunyai komoditas tetapi tidak mempunyai teknologi pengolahan.

Perguruan tinggi mempunyai penelitian tetapi tidak menemukan pembiayaan.

Perbankan mempunyai uang tetapi tidak mengenali proyek produktif.

Koperasi mempunyai kelembagaan tetapi tidak mempunyai manajemen.

MBG menciptakan permintaan pangan tetapi pemasok lokal belum memiliki kapasitas memenuhi standar.

Jika itu terjadi, kita mempunyai banyak program bagus tetapi belum mempunyai sistem.

Di sinilah Indonesia membutuhkan langkah berikutnya: dari human capital development menuju human capital activation.

Sebab manusia terdidik tidak otomatis membuat sebuah bangsa produktif.

Bayangkan seorang sarjana pertanian tinggal di daerah penghasil singkong. Pengetahuannya ada. Singkongnya ada. Petaninya ada.

Pasarnya mungkin ada. Tetapi tidak ada industri pengolahan, laboratorium pangan, mesin, pembiayaan, koperasi agregator, offtaker, jaringan logistik ataupun akses ekspor.

Akhirnya sarjana itu pergi ke kota dan bekerja pada bidang yang sama sekali tidak berhubungan dengan pengetahuannya.

Kita menyebutnya skills mismatch. Padahal mungkin yang mengalami mismatch bukan manusianya. Yang tidak pernah berhasil kita pertemukan adalah pengetahuan, sumber daya, teknologi, modal dan pasar.

Inilah perbedaan antara job matching dan productive matching.

Job matching bertanya: Pekerjaan apa yang tersedia untuk orang ini?

Productive matching bertanya: Di mana kemampuan orang ini dapat dipertemukan dengan sumber daya, teknologi, modal dan pasar sehingga menghasilkan nilai yang sebelumnya belum ada?

Pertanyaan pertama mencari lowongan. Pertanyaan kedua membangun ekonomi.

Ambil kembali contoh singkong.

Dalam paradigma lama, keberhasilannya diukur melalui luas tanam, tonase produksi dan harga petani. Sekarang ubahlah pertanyaannya. Berapa jenis produk dapat dihasilkan dari singkong tersebut? Berapa industri pengolahan dapat dibangun? Berapa teknologi dapat meningkatkan produktivitasnya? Berapa sarjana pertanian dapat bekerja? Berapa ahli fermentasi? Berapa teknisi mesin? Berapa ahli pangan?

Berapa desainer kemasan?

Berapa programmer sistem distribusi? Berapa pengelola koperasi? Berapa peneliti varietas? Berapa eksportir?

Singkongnya tetap sama. Tanahnya tetap sama. Yang berubah adalah jumlah pengetahuan yang bekerja di atasnya. Dan ketika semakin banyak pengetahuan bekerja pada sebuah sumber daya, sebuah komoditas tidak lagi hanya menghasilkan barang.

Ia menghasilkan pekerjaan, teknologi, perusahaan, keahlian dan kesejahteraan. Itulah hakikat hilirisasi yang paling dalam.

Hilirisasi bukan sekadar memindahkan titik ekspor bahan mentah menjadi titik ekspor barang olahan. Hilirisasi sesungguhnya adalah menambah kandungan pengetahuan manusia Indonesia pada setiap rupiah kekayaan alam Indonesia.

Karena itu pendidikan dan hilirisasi tidak boleh menjadi dua agenda. Keduanya adalah satu agenda.

Di sinilah perguruan tinggi harus memperoleh posisi baru. Universitas tidak cukup datang ke desa beberapa minggu melalui KKN.

Bayangkan universitas yang benar-benar hidup bersama persoalan wilayahnya. Fakultas pertanian membantu meningkatkan produktivitas.

Teknik menciptakan mesin pengolahan. Teknologi pangan memperpanjang umur produk.

Informatika membangun sistem rantai pasok. Ekonomi menyusun model bisnis. Desain menciptakan merek dan kemasan. Hukum memperkuat kontrak dan tata kelola. Mahasiswa tidak hanya mengerjakan tugas akhir. Mereka mengerjakan masalah nyata.

Penelitian tidak berakhir menjadi PDF di repositori kampus. Ia berubah menjadi mesin, varietas, aplikasi, proses produksi, paten, perusahaan, koperasi yang sehat, atau kenaikan produktivitas masyarakat.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebenarnya telah mulai bergerak menuju arah tersebut melalui skema Hilirisasi Riset Prioritas dan Strategis yang mempertemukan kebutuhan inovasi industri dengan perguruan tinggi.

Langkah ini perlu diperbesar. Indonesia membutuhkan semacam peta kebutuhan kemampuan nasional yang terus diperbarui.

Jika negara mengetahui bahwa lima atau sepuluh tahun mendatang akan membangun industri baterai, semikonduktor, pangan modern, petrokimia, maritim, pertahanan, AI, bioteknologi dan energi baru, maka negara juga harus mengetahui berapa insinyur, teknisi, peneliti, operator dan pengusaha yang harus mulai disiapkan hari ini.

Data investasi harus berbicara dengan data pendidikan. Data hilirisasi harus berbicara dengan politeknik dan SMK. Data komoditas daerah harus berbicara dengan universitas.

Kebutuhan tenaga industri harus masuk ke perencanaan pendidikan sebelum pabrik selesai dibangun.

Dengan demikian kita berhenti menghasilkan lulusan terlebih dahulu lalu bertanya: mau bekerja di mana? Kita mulai bertanya beberapa tahun sebelumnya:

ekonomi apa yang sedang kita bangun dan kemampuan manusia apa yang harus tersedia ketika ekonomi itu lahir?

Namun pendidikan tidak boleh berubah menjadi sekadar pabrik tenaga kerja.

Universitas mempunyai tugas yang lebih tinggi daripada memenuhi lowongan perusahaan hari ini.

Jika seorang mahasiswa masuk perguruan tinggi pada 2026 dan lulus pada 2030, sebagian teknologi yang kelak digunakannya mungkin bahkan belum matang ketika ia memasuki ruang kuliah.

Karena itu pendidikan harus membangun dua kemampuan sekaligus. Yang pertama adalah kemampuan yang tidak cepat kedaluwarsa: membaca secara mendalam, matematika, sains, menulis, logika, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, etika, kolaborasi dan kemampuan memahami manusia.

Yang kedua adalah kemampuan yang terus berubah: AI, data, otomasi, bioteknologi, manufaktur maju, teknologi pangan, energi, robotika dan keterampilan teknis lainnya.

Yang pertama membuat manusia tidak kehilangan arah ketika dunia berubah.

Yang kedua membuatnya tidak kehilangan relevansi.

Karena itu ukuran keberhasilan pendidikan juga harus berubah.

Tidak cukup bertanya berapa sekolah dibangun. Tanyakan berapa anak benar-benar mampu membaca dan bernalar. Tidak cukup berapa sarjana diluluskan.

Tanyakan bagaimana produktivitas dan mobilitas ekonominya lima tahun setelah lulus. Tidak cukup berapa penelitian diterbitkan. Tanyakan berapa yang berubah menjadi teknologi.

Tidak cukup berapa koperasi dibentuk. Tanyakan berapa pendapatan anggota meningkat.

Tidak cukup berapa dapur MBG beroperasi. Tanyakan berapa petani lokal masuk ke rantai pasok dan berapa anak memperoleh perbaikan gizi.

Tidak cukup berapa investasi masuk. Tanyakan berapa teknologi berpindah kepada manusia Indonesia dan berapa pekerjaan berproduktivitas tinggi tercipta.

Inilah perubahan terpenting yang dibutuhkan pemerintahan transformatif: dari mengukur aktivitas menuju mengukur perubahan kapasitas.

Dan ini membutuhkan pekerjaan yang mungkin tidak seheroik mengumumkan sebuah program.

Data harus bersih. Target harus terukur. Antarkementerian harus berbagi informasi. Pemerintah daerah harus mengetahui perannya. Pengadaan harus transparan. Pengawasan harus bekerja. Universitas harus bersedia berubah. Industri harus ikut mendidik. Perbankan harus memahami ekonomi produktif.

Koperasi harus profesional. Program harus dievaluasi berdasarkan hasil, bukan sekadar penyerapan anggaran.

Tidak ada jalan pintas.

Sebab transformasi besar selalu hidup atau mati pada detail kecil.

Kebijakan dapat dilahirkan dalam satu keputusan. Institusi dapat dibentuk dalam beberapa bulan.

Anggaran dapat dialokasikan dalam satu tahun.

Tetapi membangun kapasitas manusia memerlukan konsistensi bertahun-tahun.

Karena itu pekerjaan pemerintahan berikutnya bukan membuka sebanyak mungkin program baru. Yang jauh lebih menentukan adalah membuat program-program besar yang telah dilahirkan mulai saling menemukan.

MBG bertemu petani. Petani bertemu koperasi. Koperasi bertemu perbankan. Perbankan bertemu industri pengolahan.

Industri bertemu politeknik.

Politeknik bertemu investasi.

Universitas bertemu persoalan daerah. Penelitian bertemu Danantara dan modal. Sekolah bertemu teknologi. Dan semuanya bertemu sebuah peta besar mengenai kemampuan apa yang ingin dikuasai Indonesia dua puluh tahun mendatang.

Di situlah transformasi berhenti menjadi kumpulan kebijakan. Ia menjadi arsitektur pembangunan negara.

Bayangkan sekarang seorang anak berusia tujuh tahun di sebuah desa Indonesia.

Hari ini ia duduk di kelas sekolah dasar. Mungkin ia menerima Makan Bergizi Gratis. Sekolahnya beberapa tahun lagi direvitalisasi.

Di kelasnya tersedia teknologi pembelajaran baru. Jika ia lahir dari keluarga paling miskin, mungkin Sekolah Rakyat membuka jalan yang sebelumnya tidak tersedia.

Di desanya, Koperasi Merah Putih mulai membangun aktivitas ekonomi. Komoditas yang dihasilkan keluarganya kelak mungkin tidak lagi dijual sebagai bahan mentah karena industri pengolahan mulai tumbuh.

Ketika ia berusia dua puluh enam tahun, Indonesia akan merayakan satu abad kemerdekaan.

Kita tidak mengetahui pekerjaan apa yang akan diperolehnya pada 2045.

Kita bahkan tidak mengetahui seluruh pekerjaan yang akan ada ketika itu.

Maka pertanyaan pembangunan terbesar kita bukan: untuk pekerjaan apa anak itu harus dipersiapkan? Pertanyaannya jauh lebih besar: Indonesia seperti apa yang sedang kita bangun agar kemampuan anak itu kelak mempunyai tempat untuk tumbuh, bekerja dan menciptakan sesuatu?

Di situlah pembangunan manusia dan transformasi ekonomi akhirnya bertemu.

Pemerintahan Presiden Prabowo telah mulai meletakkan banyak batu pertama: gizi, sekolah, guru, teknologi pendidikan, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, hilirisasi, investasi, Danantara, ketahanan pangan dan koperasi desa.

Arah besarnya mulai terlihat.

Tetapi sejarah tidak akan menilai transformasi dari berapa banyak batu pertama yang pernah diletakkan. Sejarah akan melihat apakah semuanya akhirnya tersambung menjadi bangunan.

Dan bangunan itu hanya akan berdiri jika keberanian membuat kebijakan diikuti oleh ketekunan menjalankannya; jika visi besar dijaga oleh disiplin teknis; jika kecepatan tidak mengorbankan ketelitian; jika target kuantitatif tidak mengalahkan kualitas; dan jika setiap program terus dikoreksi berdasarkan kenyataan di lapangan.

Karena transformasi sebuah bangsa tidak pernah selesai ketika kebijakan diumumkan. Justru pada saat itulah pekerjaan sesungguhnya dimulai.

Kelak anak Indonesia itu mungkin tetap memperoleh ijazah. Semoga demikian.

Tetapi ketika ia memegangnya, kita berharap ia tidak lagi memandang selembar kertas itu dengan kecemasan sambil bertanya: “Setelah ijazah, lalu apa?” Karena negeri ini telah membangun jawaban jauh sebelum ia lulus.

Pengetahuan bertemu persoalan.

Keterampilan bertemu teknologi.

Gagasan bertemu modal.

Produksi bertemu pasar. Pendidikan bertemu transformasi ekonomi. Dan manusia bertemu kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang berguna.

Pada akhirnya, ukuran tertinggi pembangunan manusia memang bukan berapa banyak ijazah yang berhasil kita cetak. Bahkan bukan semata berapa banyak pekerjaan yang berhasil kita sediakan.

Ukuran tertingginya adalah berapa banyak pengetahuan manusia Indonesia yang berhasil kita ubah menjadi kemampuan untuk mengolah kekayaan Indonesia, menyelesaikan persoalan Indonesia, menciptakan nilai di Indonesia, dan membuat kehidupan manusia Indonesia menjadi lebih baik.

Sebab negara maju pada akhirnya bukanlah negara yang sekadar memiliki banyak orang berpendidikan.

Negara maju adalah negara yang berhasil membuat pengetahuan rakyatnya bekerja.

*) Pendiri Serikat Masyarakat Produktif Indonesia, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra