Negara di Tengah Perang Persepsi: Saatnya Merevolusi Komunikasi Publik Pemerintah
Oleh: Azis Subekti*
Beberapa minggu terakhir, ruang publik Indonesia terasa berbeda. Percakapan tentang ekonomi muncul hampir di mana-mana dengan nada yang lebih gelisah dibanding biasanya. Di warung kopi, media sosial, ruang keluarga, hingga kolom komentar berita ekonomi dan politik, orang-orang mulai membicarakan hal yang sama: rupiah melemah, harga terasa makin berat, pekerjaan terasa makin sulit, dan masa depan ekonomi mulai dipandang dengan lebih cemas.
Kegelisahan itu sesungguhnya tidak selalu lahir dari layar monitor bank sentral atau tabel statistik ekonomi. Ia tumbuh dari kehidupan sehari-hari. Dari ibu rumah tangga yang mulai menghitung ulang pengeluaran dapur. Dari pedagang kecil yang merasa pembeli makin berhati-hati membelanjakan uangnya. Dari pekerja yang diam-diam mulai cemas terhadap kemungkinan pengurangan tenaga kerja. Dari anak-anak muda yang melihat persaingan hidup semakin keras, sementara kepastian masa depan terasa semakin kabur.
Barangkali inilah wajah ekonomi modern yang paling jarang dibicarakan: manusia tidak hidup dari angka semata. Mereka hidup dari rasa aman, rasa percaya, dan harapan tentang hari esok.
Karena itu ketika kegelisahan mulai menyebar, persoalannya tidak lagi berhenti sebagai isu ekonomi. Ia perlahan berubah menjadi persoalan psikologi publik.
Fenomena ini sesungguhnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Dunia memang sedang bergerak dalam ketidakpastian panjang. Perang geopolitik, suku bunga tinggi Amerika Serikat, perlambatan ekonomi global, fragmentasi rantai pasok, hingga perebutan energi dan teknologi membuat banyak negara menghadapi tekanan yang sama.
Tetapi dunia modern tidak lagi hanya digerakkan oleh perang dagang, kekuatan militer, atau perebutan sumber daya alam. Abad ini juga sedang memasuki satu jenis peperangan baru: perang memperebutkan persepsi manusia.
Hari ini, ekonomi bukan hanya dipengaruhi data, tetapi juga suasana batin publik. Pasar bergerak oleh rasa percaya. Konsumsi rumah tangga dipengaruhi optimisme. Investasi sangat sensitif terhadap persepsi stabilitas. Bahkan nilai tukar sering kali lebih cepat bereaksi terhadap kepanikan psikologis dibanding realitas fundamental ekonomi itu sendiri.
Di titik inilah media sosial mengubah wajah komunikasi modern.
Dulu masyarakat menerima informasi melalui media yang relatif tersaring. Hari ini, emosi publik dibentuk oleh algoritma. Potongan video pendek, narasi emosional, unggahan anonim, dan pengulangan informasi yang belum tentu utuh mampu membentuk kesadaran sosial jauh lebih cepat dibanding penjelasan resmi pemerintah.
Ketika pemerintah selesai menyusun satu konferensi pers, ketakutan di media sosial mungkin sudah berlari ribuan kali melalui layar-layar kecil di tangan masyarakat.
Negara masih sering berbicara dengan ritme birokrasi. Sementara masyarakat hidup dalam ritme notifikasi.
Benturan zaman inilah yang sering tidak sepenuhnya disadari pemerintah.
Akibatnya, ruang publik mudah dipenuhi suasana yang tidak proporsional. Ketika rupiah melemah, sebagian masyarakat langsung mengaitkannya dengan bayang-bayang krisis 1998. Padahal indikator fundamental saat ini sangat berbeda. Inflasi relatif terkendali. Perbankan masih kuat. APBN tetap bekerja. Program sosial berjalan. Cadangan pangan nasional juga tidak berada dalam situasi darurat.
Namun dalam era perang persepsi, fakta sering kali kalah cepat dibanding ketakutan.
Dan sejarah menunjukkan, ketakutan yang terus diproduksi dapat berubah menjadi kenyataan ekonomi itu sendiri. Orang mulai menahan belanja. Investor memilih menunggu. Pasar bergerak emosional. Dunia usaha menjadi lebih hati-hati. Perlambatan ekonomi yang awalnya bersifat psikologis perlahan menjalar menjadi tekanan nyata.
Situasi seperti ini hampir selalu melahirkan pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan. Dalam sejarah politik dan ekonomi dunia, setiap fase transisi besar melahirkan kelompok yang berusaha “memancing di air keruh.” Mereka bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Bisa berupa kepentingan ekonomi lama yang terganggu, kelompok politik yang kehilangan ruang pengaruh, spekulan pasar, jaringan ekonomi ilegal, bahkan aktor geopolitik yang memang berkepentingan melemahkan kepercayaan publik terhadap sebuah negara.
Tujuannya tidak selalu menjatuhkan negara secara langsung. Kadang cukup dengan memperbesar rasa pesimis masyarakat. Membuat publik merasa negara kehilangan arah. Menanamkan kesan bahwa keadaan jauh lebih buruk daripada kenyataan objektifnya.
Karena bangsa yang kehilangan rasa percaya pada dirinya sendiri akan jauh lebih mudah diguncang.
Tidak semua bangsa runtuh oleh peluru atau perang terbuka. Sebagian perlahan melemah ketika rakyatnya mulai merasa tidak lagi memiliki masa depan bersama.
Di era modern, inilah yang disebut sebagai perception warfare perang persepsi.
Perang ini tidak selalu menggunakan senjata. Ia bekerja melalui ketakutan yang diproduksi terus-menerus. Melalui opini yang diulang tanpa konteks. Melalui pembelokan emosi publik agar masyarakat perlahan kehilangan keyakinan terhadap institusi, kebijakan, bahkan terhadap masa depan bangsanya sendiri.
Dalam perkembangan terbaru studi keamanan global, bahkan muncul istilah cognitive warfare—perang yang menargetkan kesadaran manusia. Bukan lagi sekadar menghancurkan wilayah fisik sebuah negara, tetapi memengaruhi cara masyarakat berpikir, merasa, dan mengambil keputusan.
Di abad digital, stabilitas negara tidak hanya dijaga tentara, bank sentral, dan aparat hukum. Ia juga dijaga oleh kemampuan negara mengelola kepercayaan publik di tengah banjir informasi yang bergerak tanpa henti.
Karena itu tantangan pemerintah hari ini bukan hanya menjaga ekonomi tetap stabil, tetapi juga menjaga stabilitas psikologis masyarakat.
Dan di sinilah komunikasi publik menjadi sangat menentukan.
Sayangnya, komunikasi pemerintah kita masih sering terjebak dalam pola lama: terlalu birokratis, terlalu teknokratis, terlalu formal, dan kadang terlalu lambat membaca emosi publik.
Pemerintah sering merasa cukup ketika data sudah disampaikan. Padahal masyarakat modern tidak hanya membutuhkan data. Mereka membutuhkan makna.
Dalam teori sensemaking, ilmuwan organisasi Karl Weick menjelaskan bahwa manusia di tengah ketidakpastian tidak sekadar mencari informasi, tetapi mencari penjelasan yang membuat mereka mampu memahami realitas secara utuh. Ketika rupiah melemah, masyarakat sebenarnya tidak hanya bertanya tentang angka kurs. Mereka ingin tahu: apakah hidup mereka akan lebih sulit? Apakah negara memiliki arah? Apakah ada harapan yang realistis?
Karena itu komunikasi publik pemerintah tidak bisa lagi berhenti pada penyampaian statistik. Negara harus membantu masyarakat memahami konteks.
Teori agenda-setting dari Maxwell McCombs menjelaskan bahwa yang menentukan suasana publik bukan hanya fakta, tetapi isu apa yang terus diulang dan mendapat perhatian terbesar. Ketika ruang publik dipenuhi narasi “krisis”, “kehancuran ekonomi”, atau “negara gagal”, maka perlahan kesadaran kolektif masyarakat ikut bergerak menuju rasa takut—bahkan sebelum krisis nyata benar-benar terjadi.
Masalahnya, media sosial bekerja dengan logika emosi. Algoritma lebih menyukai kemarahan, kepanikan, konflik, dan sensasi dibanding penjelasan panjang yang tenang dan rasional.
Karena itu pemerintah membutuhkan revolusi komunikasi publik, bukan sekadar perbaikan kosmetik kehumasan.
Teori framing dari Erving Goffman menjelaskan bahwa cara sebuah realitas dibingkai akan sangat menentukan bagaimana masyarakat memaknainya. Rupiah melemah bisa dibingkai sebagai bagian dari tekanan global yang sedang dialami banyak negara berkembang akibat dinamika suku bunga dan geopolitik dunia.
Bukan berarti negara harus memanipulasi fakta. Justru sebaliknya: negara harus menjaga proporsi informasi agar masyarakat tidak hidup dalam ketakutan yang melampaui kenyataan objektif.
Pandemi COVID-19 sebenarnya telah memberi pelajaran besar tentang pentingnya komunikasi publik modern. Banyak negara dengan kapasitas ekonomi kuat justru mengalami kekacauan sosial karena gagal mengelola komunikasi. Sebaliknya, beberapa negara mampu menjaga ketenangan publik bukan semata karena ekonominya lebih baik, tetapi karena komunikasinya cepat, empatik, transparan, dan konsisten.
Di sinilah pendekatan behavioral public policy menjadi penting. Teori ini menjelaskan bahwa manusia tidak mengambil keputusan secara sepenuhnya rasional. Mereka dipengaruhi rasa takut, tekanan sosial, persepsi mayoritas, dan emosi kolektif.
Artinya, ketika masyarakat terus-menerus dicekoki rasa cemas, dampaknya bisa menjadi nyata: konsumsi melemah, investasi tertahan, pasar bereaksi emosional, dan perlambatan ekonomi menjadi semakin dalam karena faktor psikologis.
Karena itu komunikasi publik pemerintah sesungguhnya bukan pelengkap kebijakan ekonomi. Ia bagian dari stabilitas ekonomi itu sendiri.
Indonesia sebenarnya memiliki pengalaman sejarah yang sangat kaya tentang pentingnya komunikasi dalam menjaga ketahanan bangsa. Pada masa perjuangan kemerdekaan, pidato-pidato Soekarno bukan sekadar retorika politik. Ia membangun keberanian psikologis rakyat yang hidup dalam ketidakpastian perang. Radio perjuangan bukan hanya alat informasi, tetapi alat menjaga harapan kolektif bangsa yang sedang bertaruh untuk merdeka.
Bangsa ini pernah bertahan dalam situasi yang jauh lebih sulit daripada hari ini karena rakyat masih percaya bahwa mereka sedang memperjuangkan masa depan bersama.
Sebaliknya, krisis 1998 memberi pelajaran pahit tentang bagaimana kepanikan sosial dapat mempercepat keruntuhan ekonomi. Ketika rasa percaya publik runtuh, tekanan ekonomi berubah menjadi ledakan sosial dan politik yang sulit dikendalikan.
Karena itu komunikasi publik sesungguhnya bukan urusan pinggiran negara. Ia menyentuh langsung ketahanan nasional.
Sayangnya, negara sering masih berbicara seperti era analog, sementara masyarakat sudah hidup dalam ekosistem digital yang bergerak per detik.
Komunikasi pemerintah terlalu sering lambat, defensif, dan terasa jauh dari pengalaman riil masyarakat. Bahasa teknokratis sering gagal menjawab kegelisahan emosional publik. Ruang kosong itu akhirnya diambil alih oleh spekulasi, propaganda, dan penggiringan opini.
Padahal Indonesia memiliki modal sosial yang sangat kuat.
Bangsa ini lahir dari pengalaman kolektif panjang: penjajahan, perang kemerdekaan, krisis ekonomi, konflik politik, hingga pandemi global. Dalam banyak situasi sulit, masyarakat Indonesia justru mampu bertahan karena memiliki solidaritas sosial dan daya lenting yang besar.
Gotong royong bukan sekadar slogan budaya. Ia adalah mekanisme bertahan hidup bangsa ini sejak lama.
Tetapi modal sosial itu hanya akan tetap hidup bila negara mampu menjaga kepercayaan publik.
Dan kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui pidato. Ia lahir dari keteladanan, kejujuran, keberpihakan pada rakyat, serta kemampuan menghadirkan komunikasi yang membuat masyarakat merasa dilibatkan dalam perjalanan bangsa ini.
Di tengah tekanan ekonomi, satu kemewahan yang dipertontonkan elite bisa merusak puluhan konferensi pers pemerintah.
Sebab masyarakat tidak hanya mendengar apa yang dikatakan negara. Mereka membaca sikapnya. Mereka menilai empatinya. Mereka mengukur apakah pengorbanan benar-benar dipikul bersama atau hanya dibebankan ke bawah.
Karena itu revolusi komunikasi publik pemerintah harus dimulai sekarang.
Pemerintah perlu membangun komunikasi yang lebih cepat membaca keresahan masyarakat, lebih manusiawi, lebih transparan, lebih adaptif terhadap dinamika digital, dan lebih mampu menjelaskan arah besar bangsa dengan bahasa yang dipahami rakyat.
Bukan komunikasi yang sekadar menjawab kritik, tetapi komunikasi yang mampu membangun rasa percaya kolektif.
Sebab di masa depan, negara yang bertahan bukan hanya negara yang kaya sumber daya atau kuat militernya. Negara yang bertahan adalah negara yang mampu menjaga kepercayaan rakyatnya di tengah perang persepsi global yang tidak pernah tidur.
Mungkin karena itulah komunikasi publik tidak lagi bisa dipandang sebagai pelengkap kekuasaan. Di zaman ketika ketakutan bergerak lebih cepat daripada fakta, kemampuan menjaga kepercayaan rakyat perlahan berubah menjadi salah satu bentuk pertahanan negara yang paling menentukan.